Buntut Harga TBS, APKASINDO Serang Pihak Perusahaan Dalam RDP di DPRD Pasangkayu

 

Pasangkayu, Lenteramerahnews.co.id

 Memperjuangkan hak petani kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) DPD Pasangkayu tuntut Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) untuk tidak mempermainkan harga TBS petani yang telah di tentukan oleh PemerintahPemerintah. Sebab Apkasindo akan melakukan pengawalan terhadap harga kelapa sawit, bagaimana harganya sama dengan di wilayah lain. Serta Apakasindo meminta penjelasan dari pihak PKS (Perusahaan Kelapa Sawit) terkait adanya pemotongan harga dalam harga TBS.

Hal itu di lontarkan Sukidi Wijaya, Ketua DPW Apaksindo Sulawesi Barat dalam Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Pasangkayu bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan yang di hadiri sejumlah perwakilan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) diantaranya, PT Toscano, PT Unggul dan PT Awana di ruang Aspirasi, Selasa, 22/06.

"Kami ingin meminta penjelasan dari pihak PKS (Perusahaan Kelapa Sawit), kenapa ada potongan-potongan dalam TBS. Jangan ada pemotongan sepihak. Kami juga tidak menuntut yang bukan merupakan hak petani. Kenapa ada penetapan harga TBS tidak diikuti. Kami mengerti kalau para PKS berebut buah, tapi tidak boleh dibawah harga TBS yang telah ditetapkan," kata Sukidi.

Dalam kesempatan ini juga, Ketua DPD Pasangkayu Budianto mempertanyakan kepada PKS soal rendahnya pembelian TBS, mengingat harga penetapan tinggi, namun kenyataan di lapangan pembelian rendah. 

"Kayaknya PKS ini sengaja mempermainkan para petani. Investasi berjalan, tapi petani juga wajib menerima hak-haknya. Mari kita bicara baik-baik. Saling menghargai lah," Cetus Budianto. 

Salah satu perwakilan Perusahaan dari PT Awana menjelaskan, terkait masalah potongan tentunya berbeda-beda diantara PKS. ini perlu di bicarakan lagi, sebab pemotongan itu menyangkut kualitas buah para petani. 

"Kami dari Perusahaaan tidak ada niat untuk merugikan petani, namun kualitas rendimen buah sawit petani kadang dibawah standar sehingga terjadi pemotongan," ucapnya.

Politisi Senior Partai Golkar Syaifuddin Andi Baso meminta kepada pihak perusahaan agar selalu mentaati dan tunduk kepada keputusan Pemerintah soal harga sawit. Dia juga meminta kepada Dinas Perkebunan, surat penetapan harga sawit itu di kirimkan juga ke DPRD lewat Komisi II. "Biar kami bisa kontrol dilapangan," kuncinya. (Ags)