Posted by
Pasangkayu.Lenteramerahnews.co.id.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasangkayu, Suhardi, S.Pd, menghadiri Dialog Publik Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-4 Ikatan Jurnalis Pasangkayu (IJP) mewakili Bupati Pasangkayu yang berhalangan hadir karena sedang menjalani pengobatan di Kota Palu, Senin (27/7/2026).
Kehadiran Suhardi mewakili pemerintah daerah menegaskan dukungan terhadap peran pers sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan. Dalam forum tersebut, Suhardi menilai kritik yang disampaikan insan pers bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dialog bertema "Peran Jurnalis dalam Mengawal Pembangunan dan Isu ASN Ber-KTP Luar" itu digelar di Warkop Jurnalis, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu Muh Dasri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Zulfikar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muh Abduh, perwakilan BKPSDM, perwakilan Bapperida, Ketua LBH Pasangkayu Asdar, politisi sekaligus mantan anggota DPRD Pasangkayu Herman Yunus, Bawaslu, KPU, Humas Polres Pasangkayu, tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta tamu undangan lainnya.
Dialog dipandu langsung oleh pengurus IJP sekaligus jurnalis TVRI Sulawesi Barat, Darmawan. Jalannya diskusi berlangsung terbuka dan interaktif dengan memberikan kesempatan kepada seluruh narasumber maupun peserta untuk menyampaikan pandangan, kritik, serta masukan terhadap pembangunan daerah dan isu administrasi kependudukan ASN.
Mengawali sambutannya, Suhardi menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari Bupati Pasangkayu yang sedianya dijadwalkan hadir, namun belum dapat memenuhi undangan karena kondisi kesehatan yang mengharuskannya menjalani pengobatan di Kota Palu.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Suhardi mengapresiasi penyelenggaraan dialog yang digagas IJP. Ia menilai forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan.
Baginya, pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, informasi yang disampaikan media memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang tepat sasaran.
"Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat, mulai dari sekolah, jembatan hingga fasilitas publik lainnya. Saya tidak meragukan peran pers. Jurnalis adalah mitra pemerintah. Kritik pers menjadi referensi bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan pembangunan," ujar Suhardi.
Dalam sesi dialog, BKPSDM Kabupaten Pasangkayu memaparkan perkembangan penataan administrasi kependudukan ASN setelah diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nomor 313 Tahun 2026 tentang pembaruan data kependudukan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
BKPSDM menjelaskan kepemilikan KTP luar daerah tidak otomatis menjadi pelanggaran disiplin. Seluruh data ASN diverifikasi sesuai ketentuan administrasi kependudukan, regulasi kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari sekitar 5.200 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, sebelumnya tercatat 98 ASN masih menggunakan KTP luar daerah. Setelah dilakukan verifikasi dan pembinaan, jumlah tersebut kini tersisa satu ASN, sedangkan proses evaluasi akan terus dilakukan hingga akhir Agustus 2026.
Perwakilan Bapperida Kabupaten Pasangkayu menilai insan pers memegang peran strategis dalam menyosialisasikan arah kebijakan pembangunan daerah. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, masyarakat dapat memahami program-program pemerintah sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaannya.
"Kami berharap jurnalis terus menjadi saluran informasi yang menyampaikan fakta secara akurat sehingga masyarakat memahami pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah," Tutupnya. (IJP)
Emoticon