Kita Cinta Bumi Papua

Muhammad Saleh Mude

JAKARTA, LENTERAMERAHNEWS--Provinsi Papua dan Papua Barat telah mendapatkan apa yang diminta ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta. Papua telah mendapatkan status otonomi khusus plus alokasi biaya pembangunannya yang bikin iri provinsi lain. Pemerintah selalu memperhatikan segala bentuk permintaan masyarakat Papua, terutama pembangunan infrastrukturnya. Papua dicintai oleh Pemerintah Pusat.

Tapi, di pertengahan Agustus 2019, sebagian besar anak Republik ini kembali terhenyak, menangis, dan sebagian lagi marah akibat ulah segelintir anak mahasiswa Papua yang kuliah di pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, Surabaya. Video itu viral dan menyulut kerusuhan di bumi Cenderawasih. Tapi berhasil diredam oleh aparat. 

Kerusuhan terbaru, awal pekan lalu, 23 September 2019. Bermula di kota Wamena, terjadi kerusahan massal, rumah dan toko-toko dibakar oleh penduduk lokal. Sudah ada ratusan korban terhadap warga pendatang telah ditemukan, terutama perantau asal Sulawesi Selatan, Bugis-Makassar dan Sumatera Barat, Padang. Korban materi sudah susah dihitung, perkampungan dan kantor milik pemerintah dibakar oleh orang-orang yang tidak ingin melihat bumi Papua maju dan modern.

Ada apa di Papua? Kenapa pendatang yang telah puluhan tahun hidup damai dan menggerakkan perekonomian di Papua bisa diusir, dibakar, dan dibunuh?

Pemerintah Pusat perlu segera mengirim tambahan aparat untuk mengatasi masalah kerusuhan dan pembunuhan di Papua. Jika telat, kerusuhan bisa melebar dan bertambah, pembakaran perkampungan, toko-toko, dan kantor pemerintahan di Papua, yang rugi adalah masyarakat Papua sendiri. 

Warga Sulawesi Selatan termasuk penduduk mayoritas di Papua. Wakil Gubernur, Andi Sudirman dan Wakil Ketua Umum BPP KKSS, Frederik Batong telah berada di kota Wamena. Mereka akan menemui Gubernur, pejabat, dan aparat setempat, meminta jaminan keamanan warganya.

Gejolak di Papua sering dikaitkan keinginan merdeka oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka). OPM kembali bergeliat menjelang Sidang Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah berlangsung pekan lalu di kota New York. Tapi aspirasi OPM tidak mendapat tanggapan dari Petinggi dan Peserta Sidang PBB, kata Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI yang menghadiri Sidang Tahunan PBB tahun ini.

Papua telah diakui oleh PBB dan badan dunia lainnya sebagai bagian yang sah dari wilayah Republik Indonesia. Papua telah dibangun oleh Pemerintaha Republik Indonesia. Terlalu banyak biaya pembangunan dari Jakarta yang telah dikucurkan untuk membangun Papua. Tapi, pada saat yang sama, ada banyak nyawa melayang dan materi dibakar percuma di bumi Papua. 

Pemerintah Pusat perlu segera mengirim tambahan aparat untuk mengamankan dan menenangkan penduduk di Papua. Perwakilan Perintah Pusat perlu segera ke bumi Papua, berdialog dengan Pemerintah Daerah dan kepala-kepala suku di Papua. Mereka perlu didekati, diajak melihat dunia luar yang indah karena hidup damai dengan penduduk pendatang. Mereka perlu disadarkan betapa bernilainya satu nyawa anak manusia, saudara mereka sendiri. Tidak boleh lagi ada korban di Papua. Saatnya orang Papua dan pendatang kembali duduk satu meja, berbicara dari hati ke hati, berpelukan, menyanyi, dan hidup berdampingan, membangun Papua.

Kita semua cinta Papua. Papua adalah bagian Indonesia. Utusan Pemerintah Pusat, Jakarta dan Pemda Papua serta Kepala-kepala Suku dan perwakilan pendatang dari Bugis dan Padang misalnya, perlu segera dudk bersama. Mencari solusi terbaik terhadap masalah yang ada di Papua. Perdamaian antar-sesama anak bangsa dan terjaganya stabilitas keamanan nasional di bumi Cenderawasih perlu segera diwujudkan. Semoga.

M. Saleh Mude, Sekretaris Jenderal PB Kebugis-Sidrap & Kontributor Lentera Merah News Jakarta.