BLANTERVIO103

Lurah Benteng Pastikan BPJS Gratis Tepat Sasaran, Wujud Nyata Program Pro-Rakyat Bupati Syaharuddin dan Wabup Nurkanaah

Lurah Benteng Pastikan BPJS Gratis Tepat Sasaran, Wujud Nyata Program Pro-Rakyat Bupati Syaharuddin dan Wabup Nurkanaah
Selasa, 15 April 2025


SIDRAP, LMN— Pemerintah Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas Bupati H. Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nurkanaah, khususnya dalam memberikan layanan kesehatan gratis melalui program BPJS Kesehatan.


Pada Selasa, 15 April 2025, Lurah Benteng A. Budi Setyawan melakukan monitoring langsung terhadap warga lanjut usia (lansia) dan masyarakat kurang mampu untuk memastikan proses pengaktifan BPJS Kesehatan gratis berjalan lancar dan tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi oleh perwakilan Dinas Sosial Sidrap dan Babinsa Kelurahan Benteng, Serka Anwar dari Koramil 1420-07 Baranti.


“Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Program BPJS Kesehatan gratis ini merupakan hak warga yang memang layak mendapatkannya. Kami ingin memastikan bahwa para lansia dan warga kurang mampu tidak mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran dan pengaktifan,” jelas A. Wawan sapaan akrab A. Budi Setyawan.



Ia menambahkan, selain memantau proses administrasi, tim kelurahan juga aktif memberikan edukasi kepada warga mengenai manfaat BPJS Kesehatan serta tata cara penggunaannya saat berobat ke fasilitas kesehatan.


Warga yang belum memiliki BPJS pun diarahkan untuk segera melengkapi dokumen administrasi agar dapat terdaftar dan menikmati layanan kesehatan secara gratis, sebagaimana yang diamanatkan oleh program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Syaharuddin Alrif dan Nurkanaah.


Program BPJS Kesehatan gratis ini merupakan bagian dari janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidrap yang dikenal pro-rakyat, dan terus diakselerasi pelaksanaannya oleh jajaran pemerintah di tingkat kelurahan hingga desa. Dengan langkah konkret seperti monitoring langsung di lapangan, upaya memastikan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan kini semakin dirasakan oleh masyarakat.


Langkah ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasar di bidang kesehatan. (Wis) 



Share This Article :

TAMBAHKAN KOMENTAR

3160458705819572409