Posted by
Dr. Mursyid Fikri, S.Pd.I.,MH
Dosen Ahli Falak Unismuh
Menjelang penetapan 1 Syawal 1447 H, publik kembali dihadapkan pada dinamika klasik namun krusial dalam praktik penentuan awal bulan Hijriah: antara rukyat dan parameter ilmiah yang telah disepakati. Pemerintah Arab Saudi melalui hasil rukyat di wilayah Thumair dan Sudair dikabarkan berhasil mengamati hilal dengan ketinggian yang diperkirakan hanya berkisar antara 0° hingga 1° saat matahari terbenam pada Penetapan 1 Ramdhan 1447 H. Secara astronomis, capaian ini tentu memantik diskursus serius, khususnya bagi negara seperti Indonesia yang selama ini berupaya menegakkan parameter visibilitas hilal berbasis sains melalui kriteria imkanur rukyat MABIMS Lama (2˚ Ketinggian, 3 Derajat elongasi dan umur Bulan 8 Jam) kemudian di ubah menjadi MABIMS Baru (3˚ ketinggian dan 6,4˚ untuk elongasinya).
Pertanyaannya menjadi relevan: jika di Arab Saudi hilal dengan ketinggian serendah itu dapat terlihat dan dijadikan dasar penetapan awal bulan, bagaimana sikap Indonesia ketika pada saat yang sama tinggi hilal di hampir seluruh wilayahnya justru telah mencapai 2° hingga 3°, namun elongasi belum memenuhi ambang batas 6,4° sebagaimana disyaratkan dalam kriteria ilmiah MABIMS Baru yang berlaku saat ini? Apakah Indonesia akan tetap menetapkan istikmal (penyempurnaan bulan menjadi 30 hari), meskipun secara geometris posisi hilal telah lebih tinggi dibandingkan yang teramati di Arab Saudi?
Inilah titik krusial yang menguji konsistensi antara komitmen ilmiah dan realitas empirik di lapangan. Ketika parameter visibilitas hilal yang selama ini dianggap sebagai produk ijtihad saintifik dilanggar oleh fakta observasional di wilayah lain, maka muncul dilema epistemologis: apakah ketidakmampuan melihat hilal di Indonesia mencerminkan rendahnya kualitas perukyat, ataukah semata-mata akibat kondisi atmosfer lokal yang tidak mendukung?
Jika jawabannya mengarah pada faktor atmosfer yang secara ilmiah memang dapat memengaruhi transmisi cahaya dan kontras hilal terhadap latar langit senja maka konsekuensi logis berikutnya adalah: apakah hilal yang berhasil diamati di Arab Saudi dengan ketinggian yang bahkan lebih rendah menjadi tidak sah secara ilmiah hanya karena tidak memenuhi parameter elongasi yang telah ditetapkan di kawasan Asia Tenggara? Apakah visibilitas hilal bersifat universal, ataukah ia kontekstual terhadap kondisi geografis dan atmosferik masing-masing wilayah?
Di sinilah pentingnya membedakan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris dalam praktik rukyat. Pendekatan normatif menekankan pada pemenuhan kriteria yang telah disepakati sebagai standar ilmiah minimal untuk kemungkinan terlihatnya hilal. Sementara pendekatan empiris memberikan ruang bagi hasil observasi faktual, selama didukung oleh kesaksian yang kredibel dan verifikasi metodologis yang ketat.
Namun, dalam konteks peribadatan, umat membutuhkan kepastian. Kepastian ini tidak semata-mata bersumber dari kesaksian visual yang bersifat lokal dan situasional, melainkan dari kerangka pengetahuan yang mampu menjamin konsistensi dan reprodusibilitas. Dalam hal ini, sains astronomi telah menawarkan perangkat hisab yang memungkinkan posisi benda langit dihitung secara presisi jauh hari sebelumnya.
Al-Qur’an sendiri memberikan legitimasi terhadap penggunaan pendekatan hisab dalam memahami peredaran bulan. Dalam Surah Yunus ayat 5 disebutkan bahwa Allah menetapkan manzilah-manzilah (fase-fase) bagi bulan agar manusia dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini tidak hanya mengisyaratkan keteraturan kosmik, tetapi juga mendorong penggunaan akal dan ilmu pengetahuan dalam menstrukturkan praktik ibadah yang berbasis waktu.
Dengan demikian, ketika sains telah menjanjikan tingkat kepastian yang tinggi dalam menentukan posisi hilal, maka menjadikannya sebagai salah satu basis utama dalam penetapan awal bulan Hijriah bukanlah bentuk pengabaian terhadap sunnah, melainkan justru implementasi dari perintah ilahi untuk menghitung (hisab) sebagai sarana mencapai ketertiban dalam beribadah.
Tantangan ke depan bagi otoritas keagamaan di Indonesia Adalah menjembatani antara hasil rukyat yang bersifat partikular dengan kriteria ilmiah yang bersifat general. Apakah kriteria elongasi 6,4° akan tetap dipertahankan sebagai batas minimal visibilitas, ataukah perlu dilakukan evaluasi berbasis data observasional lintas wilayah yang menunjukkan bahwa hilal dapat terlihat pada kondisi di bawah ambang tersebut?
Jika konsistensi ilmiah menjadi komitmen bersama, maka setiap anomali observasional harus ditanggapi dengan kajian mendalam, bukan sekadar penyesuaian pragmatis. Sebaliknya, jika fleksibilitas empirik dianggap lebih representatif terhadap realitas lapangan, maka standar visibilitas perlu dirumuskan ulang agar tidak terjebak dalam rigiditas yang justru menghambat kesatuan umat.
Pada akhirnya, penetapan awal Syawal bukan sekadar persoalan teknis astronomis, tetapi juga refleksi dari bagaimana umat Islam memaknai relasi antara wahyu dan akal, antara tradisi dan teknologi, serta antara lokalitas dan universalitas dalam praktik keberagamaan. Konsistensi dalam metodologi akan menjadi kunci untuk menjaga legitimasi keputusan, sekaligus memastikan bahwa ibadah yang dijalankan benar-benar berpijak pada kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara syar’i maupun ilmiah
Di level akar rumput, polemik ini sudah terasa seperti “di-PHP-in” tiap tahun. Sore sudah niat puasa, grup WhatsApp keluarga sudah kirim ucapan “selamat sahur pertama”, eh malamnya diumumkan istikmal. Besoknya bingung sendiri: lanjut niat atau batalin? Buat masyarakat awam, ini bukan lagi soal rukyat atau elongasi, tapi soal komitmen keputusan. Netizen akhirnya merasa ibadah yang seharusnya tenang malah jadi tebak-tebakan seolah-olah antara “puasa jadi” atau “puasa pending” tergantung last minute update. Kalau sains dijadikan dasar, kenapa hasilnya masih terasa seperti menunggu plot twist? Ini yang bikin publik merasa: jangan-jangan tiap Ramadhan kita bukan cuma nunggu hilal, tapi juga nunggu kejelasan yang nggak datang-datang. (*)
Emoticon