Kabupaten Mateng Gelar HLM TPID Bahas Strategi Pengendalian Inflasi Daerah

Mateng.Lenteramerahnews.co.id.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada 23 April 2026. 

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta sejumlah pimpinan OPD dan stakeholder terkait. 

Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah. 

Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr.H Askary, S.Sos.M.Si, Dalam sambutannya menyampaikan bahwa HLM TPID merupakan instrumen penting untuk memastikan keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pelaku distribusi. 

Ia berharap melalui forum ini, seluruh pihak diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah konkret dan terukur guna menghadapi dinamika kenaikan harga bahan pokok yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. 

Sambungnya, Berdasarkan data perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Mamuju Tengah mengalami tren kenaikan sejak awal Maret 2026, setelah sebelumnya berada pada posisi minus di bulan Januari hingga Februari. Hingga saat ini, IPH tercatat mencapai angka 2,90 persen, tertinggi di antara kabupaten non-IHK di Provinsi Sulawesi Barat. Adapun komoditas yang mengalami kenaikan signifikan di antaranya daging ayam ras, bawang merah, dan minyak goreng. 

Kenaikan harga tersebut dinilai berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama TPID terus mendorong langkah-langkah strategis seperti penguatan rantai pasok, optimalisasi produksi lokal, serta penyusunan regulasi terkait pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. 

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dan seluruh pihak yang terlibat. Diharapkan, sinergi dan kolaborasi lintas sektor dapat terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok, serta memastikan inflasi daerah tetap terkendali demi kesejahteraan masyarakat. (LM)