Raker Bawaslu Mateng Bahas Persiapan Pengelolaan Anggaran

Mamuju tengah, Lenteramerahnews--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) gelar  Rapat Kerja Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Aula Millenial, kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju tengah, Selasa 25 February 2020.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh ketua, anggota dan koordinator sekretariat Bawaslu Mateng serta para pejabat pengelolaan keuangan se-jajaran Bawaslu Mateng

Turut pula hadir perwakilan dari Panwascam dalam hal ini Kepala sekretariat, koordinator divisi SDM serta staf dan bendahara Panwascam se-Kabupaten Mamuju Tengah.

Melalui pembukaan ketua dan anggota Bawaslu Mamuju Tengah memberikan Sambutannya yang di awali oleh koordinator divisi HPP, Taufiq Walhidayat, S.Pd.

Taufiq menekankan kepada peserta rapat bahwa dalam melakukan tindakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara untuk tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti  PP 27 Tahun 2014, Permendagri 19 Tahun 2016 dan beberapa peraturan lainnya.

"Dalam Raker ini diharapkan kepada para peserta untuk sebisa mungkin serius dan fokus, mengingat yang menjadi pembahasan merupakan hal yang sensitif (anggaran), " ungkapnya. 

Dalam sesi sambutan, ketua Bawaslu Mateng, Elmansyah, S.Pd juga  menjelaskan bahwa ada 3 isu utama dalam pembahasan rapat kerja ini, pertama Tertib administrasi barang milik negara, kedua Pengembangan data base yang akurat dan komprehensif, ketiga PP nomor 6 tahun 2006 Tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

"Dimana diharapkan kegiatan ini menjadi bekal dan jawaban dari berbagai kesulitan para pejabat pengelola keuangan di lingkup Panwascam se-Kabupaten Mamuju Tengah dalam mengelola Anggaran dan Barang Milik Negara, " terangnya.

Elmansyah juga mengharapkan Raker kali ini agar pembahasannya lebih teknis sehingga para peserta rapat dapat lebih mudah memahami tata kelola administrasi keuangan dan barang milik negara/daerah lebih mudah.

Selain itu, Elmansyah juga meminta kepada peserta untuk komitmen dan konsisten dalam pengolahan barang milik negara. (hms)