Harga Anjlok, Petani Sawit Sulsel Menjerit. Pemda dan Pemprov Diminta Tegas Tindak PKS Bandel

Lutra, lenteramerahnews- Petani sawit di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) dan Luwu Timur (Lutim) kian menjerit. Pasalnya harga jual kelapa sawit Tandan Basah Segar (TBS) yang berlaku di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) amat jauh dar i harga standar yakni Rp 1.350 perkilogram TBS. 

"Saya kira ini harga termurah di seluruh Indonesia," ujar H. Rafiuddn, SH, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Cabang Luwu Utara, ahad 14/2-2021 di Masamba.

Katanya, harga tersebut mencekik petani sawit padahal, pemerintah provinsi Sulsel, melalui Dinas perkebunan yang juga Ketua Tim penetapan harga Tanda Basah Segar (TBS) telah mengeluarkan surat penetapan harga yang disepakati bersama APKASINDO Sulsel, pada 10 Februari 2021, sebesar Rp 1.520 perkilogram TBS. 

"Inipun harga masih lebih murah dibanding dengan harga yang berlaku di provinsi lain, misalnya Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara," ujar Rapiuddin kesal.

Sikap PKS, Seperti PT. Kasmar Matano Persada, PT. Jas mulia, PT. Surya Sawit Sejahtera dan PTPN XIV yang membuat kebijakan harga tersendiri sebesar Rp 1350, atau selisi dibawah penetapan harga pemprov. Sulsel Rp 170 perkilogram, selain merugikan dan perlakuan tidak adil kepada petani Sawit, juga merupakan pembangkangan PKS terhadap kebijakan pemerintah.

Menanggapi pernyataan PKS, seperti yang disampaikan manajer PT. KMP, Ir. Irawan Thamsi, bahwa tidak bisa membeli diatas harga Rp 1350 atau sesuai harga ketetapan pemerintah provinsi Sulsel, karena harga CPO, turun.

"Itu adalah alasan mengada-ada dan tidak rasional, karena provinsi terdekat saja pembeliannya diatas harga penetapan provinsi Sulsel," urai Rafiuddin.

Sementara itu, Ketua Apkasindo Sulsel, Dr Ir H. Badaruddin P..Sabang,MM mengatakan, dengan sikap arogansi dan pembangkangan PKS tersebut, saat ini petani Sawit di Luwu utara dan Luwu timur, berharap ada sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten dan provinsi untuk menindak PKS yang bandel. 

"Petani sawit di Lutra dan Lutim berharap ada sikap tegas dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk tindak PKS Bandel, " Badaruddin P. Sabang, ahad 14/2-2021 di Bone-bone, Luwu utara.

Menurut Badar, demikian sapaan Badaruddin P. Sabang, yang juga Ketua Dewan pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sulsel ini, jika dibiarkan PKS, semaunya menentukan pembelian TBS, selain berdampak merugikan petani juga petani bisa melakukan penjualan ke Provinsi lain. 

Sementara pemerintah Sulsel lanjutnya, menjadikan Komoditas Sawit sebagai salah satu sektor unggulan dan harus dipahami bahwa sesuai data Dinas Perdagangan Sulsel, satu-satunya  sektor yang menggeliat di tengah pandemi Covid 19 ini adalah sektor pertanian dan komoditas Sawit salah satu diantara komoditas pertanian tersebut.

"Yang membuat Apkasindo, heran karena pembelian harga dibawa ketentuan pemerintah juga dilakukan PTPN XIV, Badan Usaha milik pemerintah yang katanya Fokus membidik pendapatan dari Sawit Rp 1 triliun di tahun 2021, ini justru jauh dengan harga pembelian PKS Swasta, padahal sejatinya menjadi perusahaan pengawal kebijakan pemerintah, bukan sebaliknya, " kunci Badar, yang turut kecewa karena turut sepakat dengan harga ketetapan pemprov. Sulsel, melalui dinas perkebunan Sulsel, yang juga Ketua Penetapan harga tandan buah segar.

(Aris)